Sumsel.Today – Persidangan dengan terdakwa Ketua Kopsa M Kampar Riau, H. Anthony Hamzah yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak 997 petani atas PTPN V dan perusahaan perkebunan ilegal PT. Langgam Harmuni, memasuki babak akhir, sebelum tuntutan jaksa akan dibacakan.
Sidang yang digelar di PN Bangkinang, Riau pada Kamis, 12 Mei 2022 menghadirkan 2 saksi ahli Hukum Pidana dan 1 saksi ahli Hukum Perdata. Keterangan 3 ahli tersebut menperkuat argumen penasehat hukum yang dalam eksepsi meyakini bahwa kriminalisasi terhadap Dosen UNRI, H. Anthony Hamzah ini adalah back fire atas kegigihannya membela hak-hak petani dan tidak sah secara hukum.
Dr. Chairul Huda, Ahli Pidana yang juga merupakan anggota Tim Perumus RUU KUHP ini menyatakan dakwaan atas Anthony Hamzah yang didasari bukti foto copy tidak berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP (1). Bahkan menjadi menyesatkan karena menjadikan tulisan foto copy yang tidak diketahui asal usulnya serta tidak ada pembanding aslinya sebagai alat bukti.
“Hal tersebut jelas melanggar UU yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai alat bukti,” terang Chairul Huda.
[rb_related title=”Artikel Lainnya” total=”2″]
Lebih jauh Huda yang juga merupakan Penasehat Ahli Kapolri bidang Hukum Pidana ini menjelaskan, bahwa seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, dengan dasar surat kuasa, karena surat kuasa adalah produk hukum yg diatur oleh undang-undang keperdataan.
“Jika disandingkan dengan pertanggungjawaban pidana, maka tidak mungkin ada surat kuasa dibuat untuk melakukan tindak pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap hal melawan hukum, mutlak jatuh terhadap pelaku tindak pidana,” kata Huda yang juga pakar hukum dan anggota Tim Penyusun RKUHP.
